- Ombudsman RI Soroti Layanan Imigrasi, Dorong Perbaikan Sistem dan SDM
- Optimalisasi Implementasi Kebijakan Keimigrasian, Kemenko Kumham Imipas Dorong Keterlibatan Unsur Pecalang
- Optimalisasi Layanan, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penguatan Tata Kelola Pemasyarakatan di Kepulauan Riau
- Pemberlakuan Pidana Alternatif di KUHP Baru 2026, Kemenko Kumham Imipas Cek Kesiapan Pemda
- Pemerintah Bentuk Desk Khusus Penanganan PPDs Indonesia–Filipina
- Pemerintah Finalisasi Pembentukan Desk Koordinasi, Percepat Penanganan Isu Warga Keturunan Lintas Batas RI-Filipina
- Pemerintah Indonesia Laksanakan Transfer Dua Narapidana Warga Negara Inggris
- Pemerintah Pusat dan Daerah Komitmen Tingkatkan Status UKK Imigrasi Baturaja Jadi Kantor Imigrasi
- Pemerintah Rumuskan Desk Koordinasi sebagai Langkah Strategis Penanganan Komprehensif Status Warga Keturunan RI–Filipina
- Pemerintah Segera Bentuk Desk Penanganan Keturunan Filipina Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia
- Penguatan Regulasi Berperspektif HAM, Kemenko Kumham Imipas Gandeng Setda Jateng
- Peningkatan Kapasitas ASN Sadar HAM, Kemenko Kumham Imipas Lakukan Sinkronisasi Kebijakan di Jawa Barat
- Penyelesaian PFDs, Pemerintah Luncurkan Legalitas dan Penegasan Status Kewarganegaraan
- Perkuat Implementasi Kebijakan, Kemenko Kumham Imipas Pastikan Agenda Keimigrasian dan Pemasyarakatan Sejalan dengan Kebijakan Nasional
- Perkuat Pengawasan Batas Negara, Kemenko Kumham Imipas Dorong Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
- Perkuat Sinergi Data Kependudukan, Dukcapil dan Kemenlu Dorong Integrasi Pelayanan WNI dan WNA
- Perkuat Sinergi, Kemenko Kumham Imipas Dorong Akses Keadilan yang Merata di Sulsel
- Perkuat Sinkronisasi Lintas Sektor, Kemenko Kumham Imipas Bahas Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs)
- Rakor Kedeputian Imipas: Alternatif Pidana Jadi Solusi Atasi Overstaying di Lapas dan Rutan
- Rakor PPDs: Pemerintah Matangkan Pembentukan Desk dan Satgas Khusus
