Jakarta, 13 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat tata kelola dokumentasi dan informasi hukum
Jakarta, 13 Mei 2026 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyederhanaan dan

Jakarta, 12 Mei 2026 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Jakarta, 11 Mei 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Koordinasi Penambahan Negara Penerima Fasilitas

Jakarta, 11 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat sinkronisasi kebijakan hak asasi manusia (HAM) dan layanan Pos

Jakarta, 11 Mei 2026 — Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat sinergi lintas unit kerja melalui Rapat

Jakarta, 11 Mei 2026 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri kegiatan Focus

JAKARTA, 8 Mei 2026 - Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghormati independensi lembaga peradilan dalam penanganan perkara dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang

Jakarta, 8 Mei 2026 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP

Jakarta, 7 Mei 2026 — Upaya mewujudkan penanganan tahanan yang lebih akuntabel, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepastian hukum terus diperkuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak

Bogor, 7 Mei 2026 – Dinamika ancaman separatisme di Indonesia yang semakin kompleks mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam penyelenggaraan kontra intelijen yang
