Jakarta, 8 Oktober 2025 – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, melantik sejumlah pejabat
Jakarta, 7 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Sosialisasi dan Penguatan Layanan Pengaduan

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus
Jakarta, 6 Oktober 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra hadiri Forum Nasional Penguatan Tata Kelola
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Supriadi, menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya peran setiap unsur dalam organisasi Kementerian. Dalam kegiatan apel pagi

Jakarta, 5 Oktober 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menko Otto Hasibuan, menghadiri
Jakarta, 2 Oktober 2025 — Gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Medan, Bandung, hingga Makassar, menyisakan catatan
Jakarta, 3 Oktober 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil
Surabaya, 2 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan
Jakarta, 2 Oktober 2025 - Pemerintah mematangkan pembentukan Desk Penanganan Persons of Indonesian Descent (PIDs) dan Persons of Filipino Descent (PFDs) sebagai langkah strategis menyelesaikan

Jakarta, 1 Oktober 2025 – Ribuan warga keturunan Indonesia di Filipina dan warga keturunan Filipina di Indonesia hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status kewarganegaraan. Tanpa dokumen
