Jakarta, 28 Januari 2026 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi. “Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah awal yang sangat berarti untuk membangun birokrasi yang lebih baik dan berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang jujur dan profesional,” ujar Yusril. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan keteladanan pimpinan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Yusril juga mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. “Kita harus menjadi teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya. Menurutnya, penguatan zona integritas menjadi fondasi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta inklusif.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional. “Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari penerapan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Rini.
Apresiasi juga disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih yang menilai pencanangan ini sebagai bentuk keseriusan instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, komitmen integritas harus diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM ini diharapkan menjadi titik awal perubahan berkelanjutan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, dengan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
