Makassar, 10 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah untuk
Jakarta, 10 September 2025 — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengukuhkan pengurus masa

Makassar, 10 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa setiap langkah hukum yang

Jakarta, 9 September 2025 – Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali
Jakarta, 9 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan mendatangi Polda

Jakarta, 9 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penegakan hukum harus
Jakarta, 8 September 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada Senin

Serang, 4 September 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi
Jakarta, 3 September 2025 — Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semangat inilah yang diangkat Kementerian
Bandung, 29 Agustus 2025 — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Prof. Dr. Otto Hasibuan, menegaskan bahwa penegakan hukum
Depok, 28 Agustus 2025 – Indonesia mendorong lahirnya Protokol Jakarta sebagai instrumen hukum internasional untuk tata kelola royalti musik digital global. Gagasan ini dibahas dalam Focus Group
