Jakarta, 26 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong penguatan skema Special Border Treatment (SBT)
Jakarta, 28 Agustus 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Kegiatan Semarak Kemerdekaan dalam rangka
Jakarta, 27 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghimpun berbagai rekomendasi untuk memperkuat pemenuhan hak
Surabaya, 27 Agustus 2026 — Sebanyak 5.242 tahanan telah berkurang dari kategori overstay secara nasional hingga 27 Agustus 2026. Perkembangan positif tersebut terus diperkuat Kementerian Koordinator

Jakarta, 27 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi aspek hukum dalam mendukung

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong penguatan rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan

Tangerang, 27 Agustus 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri Danantara Housing Expo 2026 di

Makassar, 26 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) turut berpartisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)

Surabaya, 26 Agustus 2026 — Jumlah tahanan overstay secara nasional menunjukkan tren penurunan hingga tercatat 5.306 kasus per 26 Agustus 2026. Untuk memastikan penurunan tersebut mencerminkan
Jakarta, 26 Agustus 2026 – Mendorong kebijakan yang semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, Kemenko Kumham Imipas memperkuat sinkronisasi lintas sektor dalam pemajuan dan

Jakarta, 26 Agustus 2026– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah
