Lingga, 27 Oktober 2025 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melanjutkan kunjungan kerjanya di

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang dibuka pada
Jakarta, 27 Oktober 2025 - Di tengah pesatnya transformasi digital pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus
Tanjung Pinang, 27 Oktober 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kerja ke Pulau

Jakarta, 27 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali melaksanakan apel pagi secara daring pada Senin

Jakarta, 24 Oktober 2025 — Pemerintah terus mematangkan pembentukan Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs) di Indonesia dan Persons of Indonesian Descent (PIDs) di Filipina
Padang, 24 Oktober 2025 – Deputi Bidang Koordinasi Hukum (Deputi Hukum) bersama Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum pada Kamis (24/10/2025) melanjutkan agenda kerja di Kota Padang dengan

Bandung, 24 Oktober 2025 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya mendorong aparat

Mataram, 23 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam

Lombok Timur, 22 Oktober 2025 — Dalam rangka memperkuat kesiapan daerah menghadapi pemberlakuan KUHP baru pada 2 Januari 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
