Jakarta, 11 Mei 2026 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I: Positioning Indonesia atas Diskursus Beyond 2030 Agenda Menuju SDG Summit 2027 yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (11/5).
FGD tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs sebagai langkah awal dalam membangun pembacaan nasional serta merumuskan elemen awal positioning Indonesia dalam menghadapi diskursus pembangunan global pasca-2030 atau Beyond 2030 Agenda menuju SDG Summit 2027.
Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Sekretariat SDGs Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyampaikan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda internasional 2030 yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan bahwa SDGs Indonesia telah berkembang dari komitmen global menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Menurutnya, satu dekade terakhir menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi pembangunan menuju 2030 dan seterusnya.
“Indonesia berada pada fase yang menentukan, yaitu mempercepat pencapaian Agenda 2030 sekaligus mulai mengantisipasi arah pembangunan global pasca-2030,” ujar Pungkas.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Beyond 2030 Agenda harus dipahami tidak hanya sebagai upaya pencapaian indikator pembangunan, tetapi juga sebagai perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan ekologis. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pelaksana norma global (rule taker), melainkan harus tampil sebagai perumus norma (norm shaper) dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dunia.
Dalam paparannya, Jumhur juga menyampaikan lima pilar transformasi Beyond 2030, antara lain pembangunan berbasis ekoregion, penguatan indikator lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, pembiayaan transisi yang adil, pendekatan blue-green ridge-to-reef, serta penerapan Five-Yearly Risk Review dan Uji Kelayakan Antargenerasi dalam setiap kebijakan besar.
“Visi Asta Cita menempatkan lingkungan hidup bukan hanya sebagai isu pelengkap pembangunan, tetapi sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan ekonomi hijau harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kecil, sekaligus memastikan terciptanya green jobs yang layak, aman, produktif, dan bermartabat.” tegas Jumhur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa capaian SDGs global saat ini masih menghadapi tantangan serius. Ia menyebut kurang dari 20 persen target SDGs global yang berada pada jalur pencapaian, sementara sejumlah target lainnya mengalami stagnasi bahkan kemunduran dibandingkan kondisi tahun 2015.
Rachmat menambahkan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 68 persen target SDGs, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan global seperti geopolitik, krisis iklim, stagnasi ekonomi global, serta disrupsi teknologi dan kesenjangan digital.
“Empat tahun menuju 2030 menjadi fase percepatan yang sangat krusial. Fokus kita bukan hanya mengejar target, tetapi memastikan pembangunan tetap relevan, adaptif, dan berkelanjutan hingga pasca-2030,” ujar Rachmat.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia ingin mengambil peran strategis dalam diskursus Beyond 2030 dengan menjadi penghubung aspirasi negara-negara berkembang (Global South), khususnya dalam memperjuangkan prinsip inklusivitas, pembiayaan inovatif, transfer teknologi, pembangunan kapasitas, serta kesiapan menghadapi megatren global seperti kecerdasan artifisial, transformasi digital, transisi energi, dan perubahan demografi.
Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas mendukung penuh penguatan positioning Indonesia dalam diskursus pembangunan global pasca-2030 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, DPR RI, pemerintah daerah, akademisi dan SDGs Center, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, filantropi, organisasi kepemudaan, serta mitra pembangunan dan organisasi internasional.
Melalui FGD ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat arah pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab antargenerasi menuju Indonesia Emas 2045.
