Gresik, 27 November 2025 — Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat hukum pidana yang lebih humanis dan menjunjung hak asasi manusia melalui implementasi KUHP baru. Hal itu disampaikan Wakil Menteri
Jakarta, 27 November 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun

Bali, 26 November 2025 — Upaya percepatan pemenuhan hak atas reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat kembali dipertegas pemerintah melalui Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi

Manado, 25 November 2025 — Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika D.P., melaksanakan pertemuan bilateral dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado untuk membahas percepatan penyelesaian status
Tangerang Selatan, 26 November 2025 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum
Manado, 25 November 2025 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya melaksanakan rangkaian kegiatan
Manado, 24 November 2025 — Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika D.P., melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI di Manado untuk memperkuat koordinasi lintas
Jakarta, 25 November 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memimpin rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menghadirkan
Bali, 24 November 2025 — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa peran keimigrasian memiliki urgensi yang semakin besar dalam menjaga keberlanjutan pariwisata dan investasi di
Jakarta, 24 November 2025 — Kegiatan pemaparan materi terkait pertanggungjawaban pidana medik, perubahan paradigma KUHP baru, dan mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui Majelis Disiplin
Jakarta, 24 November 2025 — Dalam rangka menyusun arah kebijakan nasional terkait amnesti, abolisi, grasi, rehabilitasi dan repatriasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia
