Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya melalui penguatan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dan rapat sinkronisasi kebijakan yang dilakukan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM, Sorta Delima Lumban Tobing, beserta jajaran dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (7/5).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Zanariah.
Pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis untuk mendorong pemenuhan HAM melalui penyediaan layanan bantuan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM, Sorta Delima Lumban Tobing, menekankan pentingnya penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai bagian dari implementasi akses terhadap keadilan bagi masyarakat.
Ia menambahkan, layanan bantuan hukum tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah dan berjalan dengan baik. Menurutnya, keberadaan Posbankum dapat menjadi ruang penyelesaian damai terhadap berbagai persoalan HAM sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Bagaimana kasus-kasus HAM memiliki tempat penyelesaian damai seperti ini sebelum persoalan menjadi semakin luas,” katanya.
Sorta juga berharap kepala desa yang telah mendapatkan pelatihan bersama para paralegal dapat berperan aktif dalam menangani persoalan HAM di lingkungan masyarakat.
“Kami berharap kepala desa yang sudah dilatih bersama para paralegal dapat membantu menangani persoalan HAM di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Selain memperluas akses terhadap keadilan, Posbankum juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya serta mampu menyelesaikan persoalan hukum secara damai dan musyawarah.
Sorta menegaskan harapannya agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang bersifat masif dan dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
“Harapannya ada kebijakan yang sifatnya masif sehingga dapat dilakukan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM,” tuturnya.
Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan berbasis HAM melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga layanan bantuan hukum di desa dan kelurahan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
