Jakarta, 14 Agustus 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan,Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna yang sekaligus membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD, duta besar negara sahabat, serta perwakilan masyarakat.
Dalam pidato pembukaan, Puan menyoroti besarnya belanja negara dalam APBN 2027 yang diperkirakan telah mencapai kisaran Rp4.000 triliun. Ia mengingatkan agar besarnya anggaran tersebut diikuti pengelolaan yang tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Besarnya anggaran negara harus diikuti dengan pengelolaan yang tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya nominal anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.
Sementara itu, Dalam pidatonya Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, tetapi instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kehadiran negara, menurut Prabowo, harus dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk ketika petani membutuhkan pupuk dan teknologi, nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpanan hasil tangkapan, anak-anak membutuhkan pendidikan berkualitas, serta masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita,” ujar Prabowo.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan delapan prioritas utama, yaitu kedaulatan pangan,kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan. Prioritas tersebut turut didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Prabowo juga menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak berhenti pada berdirinya negara dan berkibarnya Merah Putih, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
“Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera Merah Putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita,” tegas Prabowo.
Melalui kehadiran Menko Yusril dan Wamenko Otto Hasibuan dalam Rapat Paripurna tersebut mencerminkan dukungan Kemenko Kumham Imipas terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan parlemen dalam memastikan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
