Jakarta, 28 September 2026– Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan Uji Substansi Hasil Rekomendasi Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia secara internal. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penajaman rekomendasi kebijakan agar selaras dengan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian koordinator serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi HAM, Prof. Fitra Arsil, dalam pengantarnya menekankan pentingnya memastikan setiap rekomendasi kebijakan yang disusun memiliki posisi yang jelas dalam kerangka koordinasi pemerintahan.
“Uji substansi ini penting untuk memastikan rekomendasi yang kita susun benar-benar memberikan nilai tambah dalam fungsi koordinasi. Jangan sampai rekomendasi justru masuk terlalu jauh ke wilayah teknis yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga lain. Yang perlu kita perkuat adalah bagaimana Kemenko dapat menjalankan fungsi koordinasi secara efektif dan memberikan rekomendasi yang strategis,” ujar Prof. Fitra.
Selanjutnya, masing-masing Asisten Deputi memaparkan hasil rekomendasi kebijakan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan secara internal. Pemaparan dan diskusi tersebut dimoderatori oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi HAM, Yekti Andriani.
Proses uji substansi turut mendapat tanggapan dari Staf Khusus Bidang Isu Strategis, Karjono Atmoharsono, serta Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suyandari. Masukan yang disampaikan menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi sekaligus memastikan rekomendasi memiliki relevansi dengan kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam pembahasan, penajaman rekomendasi diarahkan untuk memperjelas peran strategis Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian koordinator. Rekomendasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor tanpa tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan kementerian teknis.
Staf Khusus Bidang Isu Strategis, Karjono Atmoharsono, menyampaikan bahwa kualitas rekomendasi kebijakan perlu dilihat tidak hanya dari substansi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu menjawab kebutuhan koordinasi pemerintah.
“Rekomendasi kebijakan harus memberikan ruang yang jelas bagi Kemenko untuk menjalankan fungsi koordinasinya. Karena itu, substansinya perlu terus diuji agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Karjono.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suyandari, turut memberikan masukan terhadap penyempurnaan hasil rekomendasi, khususnya dari perspektif kerja sama dan hubungan antar lembaga.
Uji substansi ini juga diarahkan agar rekomendasi kebijakan yang disusun tetap selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung terciptanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi dan tidak berjalan secara sektoral.
Melalui proses pembahasan secara internal, Kemenko Kumham Imipas terus mendorong agar rekomendasi kebijakan di bidang HAM memiliki ketajaman substansi, relevansi lintas sektor, serta memperkuat posisi Kementerian Koordinator dalam mengorkestrasi kebijakan antarkementerian dan lembaga.
