Jakarta, 10 November 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Hotel Borobudur Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui penegakan hukum, pemulihan hak korban, serta pencegahan keberulangan.
Dalam laporannya, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Muslim Alibar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan membangun kesepahaman mengenai fungsi dan pembagian tugas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja Nasional, membahas berbagai hambatan penyelesaian perkara, serta merumuskan rencana kerja yang konkret dan terukur.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Muhammad Siddiq, menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang membutuhkan komitmen dan koordinasi berkelanjutan. Ia menyoroti masih adanya 13 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan akibat berbagai hambatan teknis dan yuridis.
"Forum ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan saja, tetapi mampu menghasilkan agenda kerja yang dapat kita laksanakan bersama," Pesan Siddiq.
"Melalui forum ini, saya berharap kita dapat menyamakan pemahaman mengenai pembagian tugas dan peran masing-masing anggota Pokja Nasional, merumuskan langkah konkret untuk mengatasi hambatan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, serta menyusun rencana kerja yang terukur dengan prioritas, target pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan yang jelas,” tegas Siddiq.
Dalam sesi diskusi, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, pembagian kewenangan yang jelas, serta keberlanjutan pemulihan korban melalui dukungan anggaran, pembentukan dana abadi pemulihan, dan penguatan payung hukum.
Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, turut menyoroti perlunya penguatan mekanisme penyelesaian yudisial melalui standardisasi pembuktian berbasis pro justitia, pembentukan tim penyelidikan berkelanjutan, serta penyempurnaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dari aspek pemulihan korban, Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM, Osbin Samosir, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kebutuhan 568 korban pelanggaran HAM yang berat di enam provinsi serta membantu tiga eksil memperoleh izin tinggal tanpa biaya. Sementara itu, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan, menekankan pentingnya sinergi program dan layanan pemulihan yang berkelanjutan untuk menjawab beragam kebutuhan korban dan ahli waris.
Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung, Nuzul Rahmad, menyampaikan dukungannya terhadap langkah koordinasi yang dilakukan Kemenko Kumham Imipas. Ia menilai forum ini sebagai perkembangan positif dalam memperkuat upaya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat serta menegaskan kesiapan Kejaksaan Agung untuk terus berkontribusi sesuai kewenangannya.
Kepala Bidang Hukum Internasional dan HAM Babinkum TNI, Kolonel Kum Ardiman Nur, menegaskan dukungan TNI melalui penguatan pengawasan, pendidikan HAM, disiplin, serta penanganan dugaan pelanggaran secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian HAM Biro Bantuan Hukum Polri, Kombes Pol. Darwis Rincing, menekankan bahwa pencegahan keberulangan harus diwujudkan melalui perubahan sistem, pembenahan kelembagaan, serta penguatan supremasi hukum dengan menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga ini menegaskan pentingnya penyelarasan langkah penyelesaian yudisial dan non-yudisial yang saling melengkapi, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi.
Kegiatan yang berlangsung pada 10–11 November 2026 ini menjadi momentum bagi Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga guna mendorong Kelompok Kerja Nasional merumuskan langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, memberikan kepastian hukum, memastikan pemulihan hak korban, serta memperkuat upaya pencegahan keberulangan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.
