Jakarta, 10 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya integrasi data korporasi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menko Yusril saat memberikan keynote speech dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026, di Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam arahannya, Yusril menyampaikan bahwa pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Hal ini penting agar administrasi hukum dapat menjadi salah satu pilar pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
"Pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum," ujar Yusril.
Menurut Yusril, transformasi pelayanan administrasi hukum merupakan perjalanan panjang yang telah dirintis sejak 1998. Upaya modernisasi tersebut terus berkembang hingga menghadirkan sistem AHU Online yang memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan administrasi hukum.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern menghadirkan tantangan baru. Digitalisasi pendaftaran badan usaha saja tidak lagi cukup. Pemerintah juga harus mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai status hukum badan usaha, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.
Yusril menyebutkan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum saat ini telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan peran strategis administrasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional sekaligus penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, ketersediaan data korporasi yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam memastikan informasi hukum suatu badan usaha serta mendukung proses pengambilan keputusan.
"Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ungkap Yusril.
Menko Yusril menilai bahwa sistem yang kuat harus didukung sumber daya manusia yang profesional, akuntabel, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Menko menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data tidak boleh hanya diukur dari banyaknya instansi yang terhubung atau jumlah transaksi pertukaran data. Menurutnya, hal yang jauh lebih krusial adalah memastikan bahwa data yang dipertukarkan tersebut akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harapan kita, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum selama ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi," ujar Yusril.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pengembangan integrasi data korporasi saat ini merupakan kelanjutan dari fondasi administrasi badan hukum yang telah dibangun sejak Menko Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman.
Supratman menyampaikan bahwa fondasi tersebut kemudian terus dikembangkan agar data administrasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara real time oleh kementerian dan lembaga.
"Cikal bakal yang kami bangun ini merupakan hasil buah karya Prof. Yusril ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Atas dasar itu, kemudian kami kembangkan agar pengintegrasian administrasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara real time oleh kementerian dan lembaga," ujar Supratman.
Supratman berharap penguatan administrasi badan hukum melalui integrasi data korporasi dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengintegrasikan layanan pemerintahan.
Forum nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pemanfaatan data korporasi. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dukungan terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung, Ombudsman; Kementerian Keuangan, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
