Jakarta, 9 November 2026 – Penguatan kebijakan pemasyarakatan menjadi fokus pembahasan Kemenko Kumham Imipas bersama Kementerian PPN/Bappenas dalam diskusi terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan overcrowding, penerapan pidana alternatif, serta penguatan reintegrasi sosial narapidana dan klien pemasyarakatan.
Diskusi dipimpin oleh Asisten Deputi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, serta dihadiri oleh Sekretaris Deputi, Nur Azizah, Asisten Deputi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agung Sampurno, dan Asisten Deputi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud. Hadir sebagai narasumber, Naomi Aprilina Simanjuntak dari Kementerian PPN/Bappenas dan Muhammad Ali Aranoval dari Adhyaksara Gautama Consulting.
Dalam pemaparannya, Naomi menyampaikan bahwa overcrowding masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan pemasyarakatan yang berdampak pada keterbatasan daya tampung lapas serta meningkatnya beban anggaran operasional dan pembangunan. Penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif melalui optimalisasi pidana alternatif, pidana kerja sosial, kebijakan asimilasi rumah, serta pembangunan lapas sebagai alternatif terakhir.
Bappenas turut mengidentifikasi enam area penguatan program pemasyarakatan periode 2027–2028, meliputi strategi penanganan overcrowding, persiapan implementasi KUHP dan KUHAP, pembangunan hak tahanan, reintegrasi sosial narapidana dan klien pemasyarakatan, penguatan ekosistem pemasyarakatan, serta optimalisasi teknologi informasi.
Kesiapan implementasi kebijakan pemidanaan alternatif juga menjadi perhatian, khususnya melalui penguatan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Naomi turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Ia menyampaikan, “bagaimana mempersiapkan masyarakat itu sendiri untuk mereka bisa menjadi bagian dari proses reintegrasi,” sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan agar klien pemasyarakatan dapat diterima kembali di lingkungan sosial.
Selain itu, penguatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan, memperkuat transparansi data kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan.
Dalam tanggapannya, Jumadi menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani persoalan overcrowding. Ia menyampaikan bahwa pembentukan tim terpadu yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum telah memberikan hasil positif. “Alhamdulillah, kalau dihitung dari hasil setelah ada tim terpadu ini sekitar 54 persen penurunannya dan itu terus berlanjut,” ungkap Jumadi.
Jumadi juga menekankan pentingnya optimalisasi penerapan kebijakan pemidanaan alternatif, termasuk melalui implementasi KUHP dan regulasi terkait narkotika. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus menekan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
Melalui diskusi ini, Kemenko Kumham Imipas mendorong penyelarasan program dan kebijakan lintas sektor dalam penyusunan RKP Tahun 2027. Penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga diharapkan mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial.
