Jakarta, 28 September 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Laut Sebatik melalui penerapan konsep pelabuhan internasional. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Finalisasi Rekomendasi Penerapan Konsep Pelabuhan Internasional pada PLBN Laut – Pilot Project PLBN Sebatik di Jakarta, Senin (28/9).
Rapat dipimpin Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Randy Bagasyudha, S.Psi., M.I.P., dan dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga, antara lain Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Dr. Nurdin, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Irjen Pol. Capt. Hermanta, Direktur Kepelabuhanan Muhammad Anto Julianto, serta Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra.
Dalam arahannya, Randy menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi PLBN Laut Sebatik merupakan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pengoperasian PLBN diharapkan tidak hanya meningkatkan pengawasan keimigrasian dan keamanan lintas batas, tetapi juga memberikan kepastian hukum, pelayanan publik yang lebih baik, serta mendorong aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan.
“Finalisasi rekomendasi kebijakan ini harus menjadi landasan untuk mengurai berbagai hambatan yang selama ini menghambat operasionalisasi PLBN Laut Sebatik. Sinergi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Randy.
Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati penerapan konsep antar-pelabuhan (port-to-port) pada PLBN Laut Sebatik. Konsep ini akan mengintegrasikan fungsi pelayanan lintas batas dengan fungsi kepelabuhanan melalui keterlibatan unsur Customs, Immigration, Quarantine, Security and Port (CIQSP).
Sejumlah langkah tindak lanjut disiapkan, antara lain integrasi pelayanan Pelabuhan Sungai Nyamuk ke dalam Gedung PLBN Sebatik, penyelesaian status aset dan infrastruktur, pengaturan alur pelayanan domestik dan internasional, serta penguatan koordinasi dengan Bea Cukai, TNI, dan Polri.
Kemenko Kumham Imipas bersama kementerian/lembaga terkait menargetkan PLBN Laut Sebatik mulai beroperasi sebelum 6 Oktober 2026. Sebagai tahap awal, akan dilakukan soft launching selama tiga bulan untuk menguji kesiapan infrastruktur, menyempurnakan prosedur pelayanan, dan mematangkan koordinasi sumber daya manusia sebelum memasuki operasional penuh.
Randy menekankan bahwa keberhasilan operasionalisasi PLBN Laut Sebatik membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan penerapan konsep pelabuhan internasional, PLBN Laut Sebatik diharapkan dapat menjadi pilot project tata kelola perbatasan laut yang terintegrasi, sekaligus memperkuat konektivitas dan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan.
