Jakarta, 28 September 2026 — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri Rapat Koordinasi Pertama Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Wisma Mandiri 2, Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama kementerian/lembaga dalam mendukung pelaksanaan RAN PE secara terpadu. Forum ini juga membahas penguatan mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta optimalisasi pelaporan pelaksanaan aksi agar setiap program dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., selaku Ketua Sekretariat Bersama RAN PE, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Dalam konteks pencegahan ini, kita perlu memperkuat kolaborasi. Bagaimana push factor dan pull factor bisa kita tangani sejak di hulu, supaya tidak menjadi beban di hilir,” ujar Eddy.
Menurutnya, upaya pencegahan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif dengan melibatkan berbagai sektor, antara lain pendidikan, keluarga, komunitas, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang semakin kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kehidupan masyarakat yang damai.
Eddy juga menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap anak dan remaja dalam menghadapi dinamika ruang digital. Penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga menjadi bagian penting dalam membangun literasi digital, ketahanan diri, serta lingkungan yang aman dan positif bagi generasi muda.
Sementara itu, Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi dan pelaporan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan RAN PE berjalan secara terarah, terintegrasi, dan akuntabel. Ia menekankan perlunya pembagian peran yang jelas antara koordinator, kelompok kerja (Pokja), dan Person in Charge (PIC) dalam mengidentifikasi, menghimpun, serta memantau pelaksanaan aksi dari masing-masing kementerian/lembaga.
Ia juga mendorong penyederhanaan mekanisme pelaporan melalui pemanfaatan sistem elektronik. Digitalisasi pelaporan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan ketepatan informasi, sekaligus memudahkan pemantauan perkembangan pelaksanaan RAN PE secara berkala.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kesamaan persepsi dan memperkuat komitmen lintas kementerian/lembaga. Melalui kolaborasi yang semakin solid, pelaksanaan RAN PE diharapkan mampu menghadirkan langkah-langkah pencegahan yang lebih terpadu, responsif, humanis, dan berkelanjutan.
Kementerian/lembaga diharapkan terus memperkuat kontribusi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga RAN PE tidak hanya menjadi kerangka kebijakan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional, persatuan, dan kehidupan berbangsa yang damai.
