Jakarta, 17 Juni 2026 – Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/6). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis bukti.
Forum ini dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, pimpinan tinggi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta para analis kebijakan dari berbagai instansi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan guna mendukung agenda pembangunan nasional serta mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola kebijakan publik yang adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan. Senada dengan hal tersebut, Kepala LAN RI menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil.
Forum Komunikasi Kebijakan merupakan wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang diinisiasi oleh BSK Hukum bersama LAN RI untuk menyelaraskan agenda kebijakan, mengintegrasikan program lintas sektor, serta menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam penyusunan kebijakan publik. Melalui forum ini, kementerian dan lembaga diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi isu-isu strategis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak bagi masyarakat.
Bagi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, keikutsertaan dalam FKK Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor, khususnya dalam mengidentifikasi isu-isu hukum strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif antar kementerian dan lembaga.
"Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang strategis untuk membangun kesepahaman lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang semakin erat diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum nasional," ujar Deputi Bidang Koordinasi Hukum.
Lebih lanjut, forum ini juga membuka ruang pertukaran gagasan serta pengembangan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan hukum nasional.
Melalui pelaksanaan FKK Tahun 2026, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai isu-isu kebijakan prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan sepanjang tahun, sekaligus memperkuat pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai platform kolaborasi pengetahuan dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Dengan demikian, Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan dapat menjadi sarana penguatan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
