Jakarta, 11 Agustus 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) di Ruang Kerja Menko Kumham Imipas, Gedung Trinity, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/8).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari kaderisasi generasi muda, pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, hingga peluang kolaborasi dalam sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Menko Yusril menekankan pentingnya kaderisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, wawasan kebangsaan, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Generasi muda harus memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah bangsa. Dengan memahami sejarah, generasi muda dapat melihat perjalanan bangsa secara utuh, meluruskan pemahaman yang kurang tepat, serta mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Yusril.
Ia juga mengapresiasi ketertarikan generasi muda dalam mempelajari sejarah dan dinamika kehidupan berbangsa. Menurut Yusril, pemahaman terhadap sejarah menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk memahami berbagai persoalan kebangsaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.
Sementara itu, Ketua Umum PP Hima Persis, Solahudin Hasan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan Menko Yusril untuk menerima jajaran PP Hima Persis. Ia mengatakan Hima Persis memiliki sejumlah agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Salah satunya adalah Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Diklatnas) Hukum dan HAM yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader Hima Persis dalam memahami berbagai isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan yang sama, Hima Persis juga menyampaikan rencana menggelar diskusi bedah disertasi Yusril mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada September atau Oktober mendatang itu diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mendalami pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir, khususnya berkaitan dengan relasi negara dan Islam.
“Kami sebagai generasi muda perlu kembali menyadarkan masyarakat Persis mengenai perjuangan Pak Natsir berkaitan dengan negara dan Islam. Karena itu, kami ingin mengundang Prof. Yusril dalam diskusi bedah disertasi,” ujar Solahudin.
Selain itu, Solahudin menyampaikan peluang sinergi antara Hima Persis dan pemerintah dalam menyosialisasikan KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
Menurutnya, Persatuan Islam memiliki jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Persis), baik di tingkat pusat maupun wilayah. Hima Persis juga memiliki jaringan mahasiswa di berbagai daerah yang dapat dilibatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dalam KUHP Nasional.
“Kami di lingkungan mahasiswa memiliki jaringan di berbagai daerah. Saya kira ini dapat disinergikan dalam sosialisasi KUHP Nasional untuk menyatukan persepsi antara penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum. Mudah-mudahan dapat dikolaborasikan dengan Kementerian,” kata Solahudin.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal PP Hima Persis Hafidh Fadhlurrohman, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, serta Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan Randy Bagasyudha.
