Berita

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Menko Yusril Surati Gubernur Aceh Terkait Isbat Wakaf Tanah Blang Padang

IMG-20261005-WA0020

Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyurati Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait pelaksanaan isbat wakaf dan pengembalian status Tanah Blang Padang. Melalui surat tersebut, Yusril meminta Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf Tanah Blang Padang kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh pada Rabu (18/11) melalui aplikasi Srikandi sebagai aplikasi persuratan resmi pemerintahan. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Kemenko Kumham Imipas melalui Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM), Prof. Muhammad Siddiq Armia, menyampaikan bahwa surat dimaksud telah diterima oleh Pemerintah Aceh melalui aplikasi persuratan resmi Srikandi.

"Surat resminya sudah masuk hari ini melalui aplikasi Srikandi (Aplikasi Persuratan Resmi)," ujar Prof. Siddiq.

Terkait waktu pengajuan permohonan isbat wakaf, Prof. Siddiq menjelaskan bahwa tidak terdapat tenggat waktu khusus yang ditetapkan bagi Pemerintah Aceh. Hal tersebut karena proses persidangan dan penetapan selanjutnya akan mengikuti mekanisme serta jadwal yang ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.

"Secara khusus tidak ada, karena hal ini sangat bergantung pada jadwal sidang isbat yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah," jelasnya.

Prof. Siddiq turut memberikan perhatian terhadap perkembangan proses penyelesaian status Tanah Blang Padang. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan lembaga terkait.

Ia juga mengharapkan Pemerintah Aceh dapat segera menindaklanjuti surat Menko Kumham Imipas dengan mengajukan permohonan isbat wakaf kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

"Mari sama-sama kita kawal agar Pemerintah Aceh cepat merespons dengan segera mengajukan permohonan penetapan sidang isbat wakaf Blang Padang," harapnya.

Lebih lanjut, Prof. Siddiq berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat berjalan dengan baik dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Proses penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status Tanah Blang Padang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemenko Kumham Imipas mendorong agar proses penyelesaian persoalan Tanah Blang Padang dapat berjalan melalui mekanisme hukum yang tepat, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga peradilan serta mengedepankan prinsip kepastian hukum.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   085183318217
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas@kumham-imipas.go.id
     
     

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   +6812-345678
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI