Berita

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Menko Yusril Terima Dubes Jepang, Bahas Reformasi Hukum dan Dukungan Keanggotaan Indonesia di OECD

IMG-20261119-WA0029Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, di Ruang Kerja Menko Kumham Imipas, Gedung Trinity, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang hukum, dukungan Pemerintah Jepang terhadap reformasi hukum di Indonesia, serta dukungan terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

 

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Jepang Ueno Atsushi menyampaikan komitmen Pemerintah Jepang untuk terus mendukung reformasi hukum di Indonesia, khususnya melalui penguatan sistem mediasi dan peningkatan kapasitas hakim. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui pelatihan serta penempatan tenaga ahli Japan International Cooperation Agency (JICA) di sejumlah kementerian di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan pertukaran pengetahuan.

 

Ueno juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri Kehakiman Jepang ke Indonesia pada Januari 2027. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus membahas berbagai peluang kerja sama dalam agenda reformasi hukum.

 

Sejalan dengan rencana tersebut, Pemerintah Jepang berencana memperbarui Memorandum of Cooperation (MoC) yang telah ditandatangani pada 2018. Pembaruan kerja sama ini diharapkan dapat melibatkan Kemenko Kumham Imipas beserta tiga kementerian teknis di bawah koordinasinya. Kedua negara juga diharapkan dapat melaksanakan penandatanganan bersama sebagai bentuk penguatan komitmen kerja sama tersebut.

 

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menyambut baik rencana kunjungan Menteri Kehakiman Jepang dan menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi agar kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mengapresiasi hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang hukum yang telah terjalin selama beberapa dekade, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual.

 

Terkait proses aksesi Indonesia ke OECD, Menko Yusril menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Jepang. Ia mengungkapkan bahwa dukungan tersebut juga dirasakan secara langsung saat menghadiri agenda OECD di Paris pada tahun sebelumnya.

 

Menurut Yusril, sejumlah agenda yang menjadi perhatian OECD, seperti reformasi hukum, penyederhanaan birokrasi, dan pemberantasan korupsi, terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia. Reformasi hukum juga merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

IMG-20261119-WA0032

"Indonesia telah menyusun KUHP yang baru dan sejumlah undang-undang lainnya untuk memperkuat pemberantasan korupsi serta melakukan reformasi terhadap sistem peradilan," ujar Yusril.

 

Ia menegaskan bahwa reformasi hukum tidak hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD, tetapi juga merupakan kebutuhan nasional dalam membangun sistem hukum yang lebih baik, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

 

“Reformasi hukum merupakan kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha. Upaya ini tidak semata-mata untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD, tetapi juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sistem peradilan dan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Ueno menilai Indonesia dan Jepang menghadapi tantangan serupa, yakni semakin kompleksnya kehidupan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya jumlah dan kerumitan persoalan hukum serta sengketa.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ueno menyampaikan dua pendekatan yang dapat dikembangkan bersama. Pertama, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi maupun penyelesaian perkara. Kedua, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase.

 

Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem arbitrase yang adil, efektif, dan cepat agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dipercaya oleh masyarakat maupun dunia usaha.

 

Kedua pihak sepakat bahwa Indonesia dan Jepang memiliki tantangan serta kepentingan yang sejalan dalam pengembangan sistem hukum. Karena itu, kerja sama dan pertukaran pengalaman kedua negara diharapkan terus diperkuat, terutama dalam reformasi hukum, pengembangan arbitrase, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

 

Turut hadir dalam audiensi tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah, Sekretaris I Kedutaan Besar Jepang Kakeru Fujiyama, serta jajaran Kemenko Kumham Imipas.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   08-xxxx-xxxx
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas.kumhamimipas@gmail.com
     
     

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   +6812-345678
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI