Berita

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Kemenko Kumham Imipas Gandeng Perguruan Tinggi Bahas Tantangan Hak Cipta di Tengah Pesatnya Perkembangan AI

IMG-20261117-WA0012Bekasi, 17 November 2026 – Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari kepastian kepemilikan karya hingga pemanfaatan karya intelektual untuk pengembangan teknologi. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus mendorong penguatan kebijakan pelindungan hak cipta melalui Seminar Penguatan Kebijakan Pelindungan Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Auditorium Grha Tanoto, Bekasi.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Ahmad Ridha Sabana; Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Bambang Karsono; Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas, Syarifuddin; serta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, akademisi, dan sivitas akademika.

 

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Bambang Karsono, menyampaikan bahwa perkembangan AI telah membawa perubahan besar dalam proses penciptaan karya, mulai dari tulisan, gambar, hingga video. Kemudahan tersebut membuka peluang inovasi sekaligus menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, deepfake, dan ketidakjelasan batas antara karya manusia dengan hasil generasi mesin. “Hak cipta di era AI tidak dapat hanya dilihat melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan kebijakan publik, filosofi, komunikasi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya,” ujarnya. Ia berharap seminar ini dapat menjadi ruang dialog antara akademisi, praktisi hukum, jurnalis, dan pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman serta kesadaran hukum dalam pemanfaatan AI.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Syarifuddin menegaskan bahwa perkembangan AI perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak pencipta. Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kepastian hukum atas karya berbantuan AI, pelindungan karya jurnalistik, serta penguatan ekosistem dan koordinasi lintas sektor. “Tantangan kita bukan menghindari kemajuan teknologi, tetapi memastikan perkembangannya tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak cipta, dan pelindungan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

IMG-20261117-WA0013

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyoroti pentingnya kepastian hak sebagai fondasi nilai ekonomi suatu karya. Ia menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif pada 2025 melibatkan 27,4 juta pekerja atau setara 18,70 persen tenaga kerja nasional, sedangkan UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Di tengah semakin luasnya pemanfaatan AI, kepastian kepemilikan dan lisensi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan industri kreatif. “Kecakapan teknologi harus berjalan bersama kecakapan mengelola hak, termasuk memastikan kepemilikan dan lisensi karya telah jelas sejak awal,” ungkapnya. Ia turut mendorong empat arah kebijakan, yakni memperjelas norma, menyelaraskan pedoman, mempermudah pelaksanaan, serta menguji penerapan kebijakan melalui perguruan tinggi dan media.

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Dina Kristina, Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Asisten Deputi Syarifuddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Joko Sriwidodo, serta Pemimpin Redaksi BTV Syukri Rahmatullah. Diskusi membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual, kepastian hukum atas karya berbantuan AI, hingga tantangan pelindungan karya jurnalistik dalam ekosistem digital.

 

Dalam diskusi tersebut, Syarifuddin menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang adaptif terhadap perkembangan AI. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, tetapi juga perlu memastikan hasil riset dan karya akademik memperoleh pelindungan serta dapat dimanfaatkan secara optimal. “Penguatan ekosistem kekayaan intelektual perlu didukung melalui tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas sentra KI, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha,” ujarnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat hilirisasi hasil riset sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual.

 

Dari perspektif hukum, Prof. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengakui AI sebagai pencipta karena tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pelindungan terhadap karya berbantuan AI perlu mempertimbangkan sejauh mana kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Ia juga menyoroti penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI yang perlu memperhatikan aspek perizinan dan hak ekonomi pencipta. Sementara itu, Syukri Rahmatullah mengingatkan bahwa pemanfaatan konten jurnalistik oleh platform digital dan perusahaan AI tanpa izin maupun kompensasi dapat mengancam keberlanjutan industri media. Menurutnya, AI tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik, tetapi harus disertai verifikasi informasi dan tanggung jawab manusia. Ia juga mendorong pengembangan mekanisme lisensi dan revenue sharing agar pemanfaatan karya jurnalistik memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi media dan para penciptanya.

 

Melalui seminar ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan regulasi, peningkatan literasi, tata kelola lisensi, serta pelindungan dan pemberdayaan hak cipta menjadi langkah penting untuk memastikan kemajuan AI berjalan seiring dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak pencipta, dan pertumbuhan ekonomi kreatif serta digital nasional.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   08-xxxx-xxxx
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas.kumhamimipas@gmail.com
     
     

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
PikPng.com phone icon png 604605   +6812-345678
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id
PikPng.com email png 581646   rohumasti@kumham-imipas.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI