
Jakarta, 19 November 2026 – Kemenko Kumham Imipas melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan Sekretariat Kementerian melaksanakan kegiatan Sharing Session Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM) Tahun 2026 di Ruang Rapat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, Senin (16/11/2026).
Mengusung tema diskusi “Best Practices dan Pengalaman Teknis Penanganan Aksi FATF, Pengawasan Kepatuhan Korporasi, serta Strategi Akselerasi Regulasi Beneficial Ownership”, diskusi ini diselenggarakan untuk pelaksanaan pemantauan dan pencapaian target Rencana Aksi Komite TPPU, TPPT, dan PPSPM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta upaya akselerasi penguatan tata Kelola transparansi Beneficial Ownership (BO) korporasi.
Sharing Session ini menghadirkan Experts Rekomendasi 24 FATF dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, Fahrurozi yang didampingi oleh Elsya Yunita, yang membagikan pengalaman praktis serta rekam jejak jajaran Ditjen AHU dalam mengawal proses harmonisasi dan evaluasi teknis rezim kepatuhan internasional, serta dihadiri oleh perwakilan seluruh unsur di Kemenko Kumham Imipas yang terdiri dari Kesekretariatan, Kedeputian Hukum, Kedeputian HAM, dan Kedeputian Imipas, sebagai tindak lanjut agenda pelaksanaan internalisasi dan/atau publikasi repositori e-learning terkait APU PPT dan PPSPM dan internalisasi dan/atau publikasi repositori experts untuk kegiatan FATF/APG dan ahli di bidang APU PPT dan PPSPM.
Sebagai pengantar diskusi di awal kegiatan, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Sri Yuliani, menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan sharing session ini. “Terdapat 6 (enam) dari 90 (sembilan puluh) rencana aksi Stranas TPPU, TPPT dan PPSPM yang menjadi tanggung jawab Kemenko Kumham Imipas, yang terdapat dalam strategi 3, 8 dan 11, salah satunya adalah rencana aksi tentang internalisasi dan/atau publikasi repositori e-learning terkait APU PPT dan PPSPM dan internalisasi dan/atau publikasi repositori experts untuk kegiatan FATF/APG dan ahli di bidang APU PPT dan PPSPM” ujar Sri Yuliani.
Dalam paparannya, Fahrurozi menyampaikan mengenai sejarah keanggotaan Indonesia dalam FATF dan kewajiban setiap negara anggota untuk mematuhi 40 Rekomendasi FATF.
Dalam Mutual Evaluation Report FATF Indonesia 2023, meskipun Indonesia dinilai mempunyai kerangka regulasi nasional yang cukup memadai secara teknis (Largely Compliant pada Rekomendasi 24 dan Partially Compliant pada Rekomendasi 25), namun efektivitas pelaksanaannya (Immediate Outcome 5) hanya meraih peringkat Moderate. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan atau urgensi Revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.
Dilanjutkan oleh Elsya, yang menyampaikan tentang keterlibatan Ditjen AHU dalam Renaksi Stranas TPPU, TPPT dan PPSPM serta Implementasi Kebijakan Beneficial Ownership. Dari 27 (dua puluh tujuh) rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Ditjen AHU, 22 (dua puluh dua) rencana aksi (81,5%) telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan melalui aplikasi SIPENAS PPATK.
Dalam kesempatan tersebut, Fahrurozi juga mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan sharing session dimaksud, serta berharap dengan adanya kolaborasi antara Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum, dalam hal ini Ditjen AHU, tercipta keselarasan dalam pemenuhan Rencana Aksi Stranas Komite TPPU yang pada akhirnya berdampak pada penilaian atau rerating Indonesia dalam MER FATF 2029. Secara khusus, tersampaikan harapan agar Kemenko Kumham Imipas dapat melakukan pengawalan dan akselerasi proses revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018, mulai dari tahapan PAK, harmonisasi hingga tahapan pengundangan.
