Pontianak, 29 April 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi Kemenko, khususnya dalam aspek pemantauan dan evaluasi pembangunan hukum melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Audiensi ini menitikberatkan pada salah satu fungsi strategis Kemenko Kumham Imipas, yaitu pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung sinkronisasi serta koordinasi agenda pembangunan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, IPH menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan hukum secara komprehensif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat, Y. Antonius Rawing, yang menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan, “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik audiensi ini sebagai upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung implementasi kebijakan hukum nasional serta optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Hukum di daerah.”
Dalam paparannya, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Oleh karena itu, Kemenko Kumham Imipas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawalan secara optimal melalui fungsi pemantauan dan evaluasi, agar capaian pembangunan hukum dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN,” ujarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, Achmad Fahrurazi, menegaskan, “Kemenko Kumham Imipas berperan sebagai koordinator capaian IPH, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan indikator, termasuk melalui penguatan data dukung yang akurat dan terintegrasi.”
Audiensi ini juga membahas capaian IPH Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang masih dihadapi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Deasy Arisanti, menyampaikan bahwa capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih terdapat kendala dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pentingnya fungsi pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari penguatan koordinasi pembangunan hukum nasional. Selain itu, disepakati pula langkah tindak lanjut berupa penyelarasan indikator IPH dan IRH, penguatan peran analis HAM, serta peningkatan akses terhadap bantuan hukum melalui pengembangan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pelatihan paralegal.
Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Y. Antonius Rawing, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat Deasy Arisanti, serta jajaran Biro Hukum. Sekretaris Kemenko Kumham Imipas didampingi oleh Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Achmad Fahrurazi. Selain itu, hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Johny Pesta Simamora beserta jajaran, Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Barat diwakili oleh Koordinator Wilayah Arifian Sulthana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat Wahyu Hidayat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat Jayanta, beserta jajaran.
