Jakarta, 17 Juni 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyusun strategi pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil pembinaan kemandirian WBP memiliki akses pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai ekonomi, serta mendukung proses reintegrasi sosial.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pemasyarakatan terkait Pemasaran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Mercure Convention Center Jakarta, Rabu (17/6).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Kumham Imipas, Cahyani Suryandari, dan dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Imipas, Nur Azizah; serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Dwi Nastiti.
Cahyani Suryandari menyampaikan bahwa penguatan pemasaran produk WBP membutuhkan kolaborasi antarsektor agar program pembinaan tidak hanya menghasilkan keterampilan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
“Warga binaan merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang perlu dipersiapkan agar mampu kembali berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pidananya,” ujar Cahyani.
Menurutnya, hasil karya WBP memiliki potensi untuk berkembang menjadi produk bernilai ekonomi apabila didukung dengan strategi pemasaran, peningkatan kualitas, serta keterhubungan dengan ekosistem usaha nasional.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Dwi Nastiti, menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran sebagai koordinator dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga terkait pengembangan dan pemasaran produk WBP.
“Kemenko Kumham Imipas berperan memastikan kebijakan dan program antarinstansi berjalan selaras, sehingga hasil pembinaan WBP dapat memiliki jalur pemasaran yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kemandirian mereka,” ujar Dwi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono, menyampaikan bahwa bimbingan kerja menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian warga binaan.
“Produk WBP perlu masuk ke dalam ekosistem UMKM nasional agar memiliki daya saing, nilai tambah, serta mampu mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan,” ujarnya.
Melalui sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah mendorong agar produk WBP dapat berkembang tidak hanya sebagai hasil pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi yang mendukung kesiapan warga binaan kembali ke masyarakat.
