Jakarta, 13 Agustus 2026 — Pemerintah terus memperkuat langkah preventif dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mendorong pencegahan sejak tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi program lintas kementerian/lembaga (K/L) agar intervensi pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga yang digelar di Ruang Rapat Deputi Bidang HAM, Kamis (13/8). Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, dan dihadiri sejumlah kementerian/lembaga terkait.
Dalam arahannya, Bram menekankan pentingnya klusterisasi dan pengintegrasian program-program dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) hingga tingkat desa agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, efektif, dan tidak saling tumpang tindih.
"Edukasi kepada masyarakat desa adalah kunci utama agar warga tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ilegal maupun keberangkatan nonprosedural akibat tekanan ekonomi, tantangan gaya hidup, atau minimnya informasi. Pemerintah tidak perlu membuat program baru, melainkan memadukan dan menyinergikan program-program K/L yang sudah ada agar daya jangkaunya semakin kuat," tegas Bram.
Langkah koordinasi ini didasari atas pemikiran bahwa desa merupakan unit terkecil sekaligus benteng terdepan dalam pencegahan TPPO. Meski memiliki mekanisme swadaya dan tradisi gotong royong yang kuat, kawasan perdesaan khususnya daerah perbatasan dan kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih rentan dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal. Hal ini juga diperkuat dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, budaya merantau, serta keterlibatan aparat desa dalam TPPO.
Sejumlah kementerian dan lembaga mengonfirmasi kesiapan mereka untuk mengolaborasikan program-program unggulan berbasis desa seperti Desa Binaan Imigrasi, Desa Migran Emas, Desa Sadar HAM dan Posbangkum. Usulan ini juga didukung oleh Baharkam Polri yang menyatakan perlu ada penyegaran Bhabinkamtibmas untuk edukasi di lini paling awal.
Sebagai langkah konkret ke depan, Rapat Koordinasi ini menyepakati akan segera merumuskan matriks klusterisasi program dan melaksanakan uji coba (piloting) bersama. Piloting ini bakal difokuskan pada kawasan perbatasan, kantong PMI, serta desa-desa dengan tingkat kerawanan sosial dan literasi yang masih rendah.
