Jakarta, 24 Oktober 2025 - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Ruang Rapat Wamenko Kumham Imipas, Jumat (24/10). Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan Kristen dalam upaya menegakkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebangsaan.
Dalam paparannya, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat M.P. Sinurat menyampaikan kiprah panjang GAMKI yang telah berdiri sejak tahun 1962 hasil fusi dari Majelis Pemuda Kristen Oikumene (MPKO) dan Persatuan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI). Dengan semangat oikumenis dan nasionalis, GAMKI berkomitmen menjaga nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini GAMKI telah hadir di 36 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan bahwa kepengurusan DPP GAMKI masa bakti 2023–2026 terus aktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum, Kepolisian RI, Komnas Perlindungan Anak, serta sejumlah sinode gereja. GAMKI juga aktif melakukan pendampingan hukum dan advokasi isu-isu intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan orang (TPPO) di berbagai daerah, termasuk Sukabumi dan Padang.
“Harapan kami pada tahun 2026 GAMKI dapat terdaftar resmi sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk terus melakukan kegiatan seputar penegakan hukum,” ujar Sahat. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan Konsultasi Nasional Pemimpin Muda Kristen Indonesia pada 28 Oktober 2025 mendatang di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, serta mengundang Wamenko Otto Hasibuan untuk memberikan sambutan.
Menanggapi hal tersebut, Wamenko Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi atas kiprah dan kontribusi GAMKI dalam memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum. “Saya bangga kalian berkontribusi bagi negara. Jangan pernah berhenti memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terlepas dari besar kecilnya kasus dan tanpa melihat kemampuan ekonomi mereka,” ujar Otto.
Wamenko Otto juga menegaskan pentingnya peran LBH sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat. “Keadilan tidak akan dapat dicapai jika tidak ada LBH yang membuka akses bagi masyarakat. Namun perlu diingat, prinsip dasar LBH adalah lawyer bekerja secara gratis, sedangkan biaya perkara perlu mendapat dukungan negara. Itulah bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Otto menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. “Presiden Prabowo berpesan agar kami terus dekat dengan masyarakat. Karena itu, kami menerima semua aspirasi, baik dari organisasi kecil maupun besar, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu one step ahead dalam pelayanan publik,” tegas Otto.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono, menambahkan apresiasinya terhadap program GAMKI yang telah menyentuh hingga pelosok negeri. Ia menekankan pentingnya tiga pilar dalam memperkuat sistem hukum nasional, yakni peningkatan toleransi, literasi hukum, dan kualitas penegakan hukum. “Program-program GAMKI sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat karakter kebangsaan,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal sinergi yang lebih kuat antara Kemenko Kumham Imipas dan DPP GAMKI dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Isu Strategis, Karjono, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat M.P. Sinurat, didampingi Sekretaris Umum DPP GAMKI, Alan Singkali, serta pengurus lainnya.
