Jakarta, 23 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan wilayah perbatasan. Rekomendasi ini menjadi langkah konkret dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Melalui Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pengawasan Perlintasan Batas Negara dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kemenko Kumham Imipas mendorong peningkatan kolaborasi antarinstansi di bidang keamanan, keimigrasian, dan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud, menegaskan pentingnya kerja bersama seluruh unsur pemerintah dalam penguatan pengawasan perbatasan.
“Menjaga perbatasan adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui forum ini, kita dorong sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan, menegakkan kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Kegiatan di sesi pertama menghadirkan tiga narasumber, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenko Kumham Imipas Anggiat Napitupulu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP Budi Setyono, dan Irandito Abdul Hakim dari Badan Intelijen Negara (BIN). Selain itu, sesi panel akademik menghadirkan Dr. Quratta Ayuni, S.H., M.DR. dan Satrio Alif Febriyanto, S.H., akademisi dari Universitas Indonesia (UI).
Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi, Kemenimipas, Rochadi Iman Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. “Melalui forum ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan bersama. Kami bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai, dan optimistis ke depan Indonesia akan terus maju dan semakin bersinar,” ujarnya.
Staf Khusus Bidang Administrasi Kemenko Kumham Imipas, Herdito Sandi Pratama, turut menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman lintas sektor dalam rekomendasi kebijakan.
“Perbatasan tidak hanya isu politik, tetapi identitas sosial. Keterlibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka menjadi subjek aktif dalam melakukan sosialisasi kebijakan perlintasan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya memperkuat peran BNPP sebagai leading sector dalam pengelolaan perbatasan, mengoptimalkan peran Kementerian Luar Negeri dalam penguatan kerja sama lintas batas, serta meningkatkan dukungan SDM baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kesejahteraan.
Stafsus Herdito Sandi menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan menyusun strategi bersama dalam menangani berbagai isu pengawasan perlintasan batas negara dan PLBN.
“Melalui berbagai diskusi dan tukar pikiran yang telah dilakukan, forum ini berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi yang melibatkan peran nyata seluruh kementerian dan lembaga terkait. Ia berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah terkoordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
