Jakarta, 2 Maret 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan tercapainya target pembangunan nasional melalui partisipasi aktif dalam Kick-Off Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tersebut berlangsung pada Senin (2/3) di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, sebagai tahapan awal proses perencanaan pembangunan nasional untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas lintas sektor.
Kemenko Kumham Imipas dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, bersama jajaran terkait. Kehadiran ini menekankan peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung koordinasi kebijakan lintas sektor.
Rapat koordinasi ini bertujuan melakukan penajaman isu strategis guna memastikan keselarasan permasalahan serta arah kebijakan antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam merespons dinamika lingkungan strategis nasional maupun global yang semakin kompleks.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan serta komunikasi konstruktif sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Menurutnya, para pemangku kepentingan perlu saling mendukung serta bersama-sama mengeksplorasi gagasan guna menghasilkan perencanaan yang lebih optimal.
Andika juga menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki peran strategis dalam mendampingi Bappenas mengawal pencapaian target pembangunan, khususnya terkait Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, serta Indeks Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat RPJMN.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis perlu terus diambil untuk menjawab berbagai isu yang berkembang serta memastikan program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara maksimal.
“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra kerja yang bermanfaat dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Andika.
Dalam pemaparannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, Erwin Dimas, menyampaikan bahwa penyusunan RKP Tahun 2027 diarahkan untuk melanjutkan dan mempertajam kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2027 direncanakan akan ditetapkan pada Maret mendatang, sehingga diperlukan penajaman substansi dan keselarasan program sejak tahap awal,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan substansi dan baseline perencanaan antara Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga mitra telah dimulai guna memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Menurutnya, dinamika perencanaan dan penganggaran yang semakin kompleks serta keterbatasan fiskal menjadi tantangan bersama yang memerlukan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad Kurniadi Koba, Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, Sekretaris Kemenpan RB, Reni Suzana, Sekretaris Jenderal LPSK, Sriyana, Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik, serta pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.
Dari Kemenko Kumham Imipas turut hadir Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Slamet Pramoedji, Sekretaris Deputi Bidang Hukum, Ramelan Supriadi, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Herdaus, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga.
