Jakarta, 27 November 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Habitare Rasuna, Jakarta, pada Kamis (27/11). Rapat koordinasi ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja Kemenko Kumham Imipas serta finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, setelah penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji.
Dalam sambutannya, R. Andika menegaskan bahwa seluruh program Kemenko Kumham Imipas dijalankan dalam kerangka visi besar nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita).
Ia menyampaikan bahwa sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berkontribusi langsung terhadap Asta Cita 1, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta Asta Cita 7 yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan.
Lebih lanjut, ia mengutip Permenko KUMHAM IMIPAS Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan tugas utama kementerian koordinator yakni menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
“Evaluasi kinerja bukan sekadar kegiatan administratif rutin, tetapi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan rekomendasi kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya analisis berbasis data dalam setiap rekomendasi kebijakan, serta pengendalian yang tidak hanya bersifat formalitas. R. Andika menyampaikan bahwa setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait dan progresnya dimonitor secara berkala agar hambatan dapat diatasi segera dan target tercapai tepat waktu.
Menurutnya, koordinasi efektif bukan hanya soal komunikasi, tetapi kemampuan menyamakan persepsi, menyelaraskan langkah, dan memastikan rekomendasi dipahami serta diterapkan secara konsisten. Di sinilah peran strategis Kemenko Kumham Imipas sebagai penggerak harmonisasi lintas sektor.
R. Andika juga menyoroti tantangan yang semakin kompleks seperti dinamika hukum, isu HAM, arus migrasi global, dan permasalahan pemasyarakatan. Kondisi tersebut, katanya, menuntut kinerja yang adaptif, responsif, dan inovatif.
“Evaluasi ini saya harapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, menyempurnakan strategi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran selama tahun berjalan serta berharap forum evaluasi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, narasumber Tenaga Ahli Madya, Feri Kusuma (Kantor Staf Presiden) dan Auditor Ahli Madya, Ari Andar Wulan (BPKP), serta para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas beserta jajaran.
