Pontianak, 22 Mei 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) hadir dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait kerja sama kelembagaan di Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat dan implementasinya dalam mendukung program asta cita presiden.
Rapat Dibuka oleh PLH. Kakanwil Ditjenpas Kalbar, Bistok Oloan Situngkir yang menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan rombongan Kemenko Kumham Imipas beserta jajaran.
“Kami menyambut baik, kedatangan Jajaran Kemenko kumham imipas yang dalam perannya untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi kerja sama di Kanwil Ditjenpas Kalbar” - Ujar Bistok dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa sudah dilaksanakan kebijakan kerja sama di Lingkungan Kanwil ditjenpas Kalbar, meski begitu masih ada beberapa kendala permasalahan di Pemasyarakatan Kalimantan Barat terkait koordinasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalbar.
Perwakilan UPT Pemasyarakatan yaitu Kepala Bapas Kelas I Pontianak, Syech Walid S, menyatakan bahwa sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan di Kalbar, Bapas Pontianak mengalami kendala dengan terbatasnya Jumlah SDM dan Wilayah kerja Bapas Pontianak yang begitu luas. Tantangan dengan akan diberlakukan KUHP baru akan semakin menambah beban kerja.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Polda Kalbar, AKP Anita Sitorus menyatakan bahwa Polda Kalbar dan Jajaran sudah mengimplementasikan kerja sama terkait penanganan restorative justice tersangka dewasa di mana pihak kepolisian memintakan penelitian kemasyarakatan kepada pihak Bapas untuk menjadi rekomendasi penegakan Restorative Justice (RJ). Meski begitu, untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polda Kalbar dan Pihak Bapas Pontianak masih menunggu penandatanganan.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus mendukung rapat koordinasi ini sebagai bentuk sinergi antar kementerian/Lembaga serta aparat penegak hukum.
"Kemenko Kumham Imipas pada prinsipnya mendukung terimplementasinya kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan-permasalahan di UPT Pemasyarakatan di Kanwil Ditjenpas Kalbar seperti overkapasitas WBP, penanganan narkotika, reintegrasi sosial WBP dan Anak Berhadapan dengan Hukum bisa diselesaikan secara bersama-sama" Pesan Herdaus.
Lebih lanjut ia menambahkan Kemenko Kumham Imipas akan mengawal proses dan kendala terkait kerja sama ke tingkat pusat, melalui koordinasi dan sinkronisasi intensif dengan Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku kementerian teknis.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan UPT Pemasyarakatan Kalbar yaitu, dari Lapas Kelas II A Pontianak, LPKA Sungai Raya, Lapas Perempuan Pontianak, Rutan Pontianak, dan Rupbasan Pontianak, serta perwakilan dari mitra Pemasyarakatan seperti: Polda Kalbar, Disnakertrans Provinsi Kalbar, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerja sama pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan hukum sesuai asta cita presiden RI.
