Jakarta, 27 Februari 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima kedatangan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuan audiensi. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, hadir bersama Wakil Ketua Bidang Eksternal, dan jajaran Komisioner. Pertemuan ini menjadi audiensi resmi pertama kali di antara dua kementerian/lembaga.
"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama, sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," ujar Atnike saat pembukaan di Ruang Rapat Menteri Koordinator Gedung Kemenko Kumham Imipas, Lantai 16, Jakarta, Kamis ((27/2/2025).
Dalam pemaparannya Atnike menyampaikan bahwa ada beberapa fokus yang menjadi perhatian Komnas HAM. "Kami ingin menyampaikan beberapa isu di antaranya situasi HAM di Papua, agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati, penghormatan dan perlindungan HAM dalam RUU KUHAP, hingga permasalahan orang tanpa kewarganegaraan atau stateless," jelas Atnike.
Selain itu, Atnike juga menyoroti terkait tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM yang perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas sehingga tidak menjadi kerancuan di masyarakat. Komnas HAM juga merekomendasikan adanya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait HAM.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan bahwa seluruh hal yang disampaikan akan ditampung dan dicarikan bersama bagaimana solusinya. "Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," jelas Menko Yusril.
Menko Yusril juga menyebutkan memang perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian atau Lembaga terkait HAM yang perlu dikoordinasikan oleh Kemenko Kumham Imipas. "Saat ini ada beberapa Kementerian atau Lembaga terkait HAM yang ada di Indonesia, ada Kementerian HAM, Komnas HAM, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, Komnas Disabilitas, dan Ombudsman RI," jelas Yusril.
Menko Yusril juga menyoroti terkait kondisi peradilan HAM yang ada saat ini. Ada permasalahan yang jadi perhatian saat ini, terkait tidak adanya Hakim HAM Ad Hoc di Mahkamah Agung. Selain itu juga terkait frasa -tuntas- dalam penyelesaian kasus HAM.
Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang bagaimana menyinkronisasi dan mengoordinasi Kementerian atau Lembaga terkait HAM. Sehingga terkait penyelesaian masalah teknis nanti tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga belum termasuk Kementerian atau Lembaga yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sepuluh dasar pemenuhan HAM.
Dalam pertemuan ini juga hadir Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Deputi Bidang Koordinasi Imipas, Staf Ahli, dan Staf Khusus Kemenko Kumham Imipas, yang turut menyampaikan pandangannya.
