Jakarta, 27 Februari 2025 – Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi terkait regulasi tata kelola Anti-Doping di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan draft kebijakan yang akan dibahas bersama kementerian terkait guna memastikan kepatuhan terhadap standar World Anti Doping Agency (WADA).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, membahas beberapa isu utama yakni usulan perubahan definisi doping, perubahan status badan hukum Indonesia Anti Doping Organization (IADO) dan Pendanaan IADO.
Definisi Doping dalam Undang-Undang Keolahragaan diusulkan untuk diubah agar tetap relevan dengan WADA Code. Selain itu, status hukum IADO perlu diperjelas sebagai pengganti Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Rapat ini juga menyepakati bahwa diperlukan koordinasi antara Kemenpora, IADO, dan Kementerian Keuangan guna memastikan efisiensi anggaran tetap mendukung keanggotaan Indonesia di WADA.
"Kepatuhan terhadap standar WADA bukan sekadar formalitas, tetapi juga untuk menjaga integritas olahraga, kesehatan atlet, serta meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa Undang-Undang Keolahragaan selaras dengan regulasi WADA," kata Andika di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Rapat yang digelar secara daring ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Fitra Asril, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono, Staf Ahli Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari, serta perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.
Diharapkan rapat ini menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola Anti-Doping di Indonesia sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung olahraga bersih, transparan, dan berintegritas di tingkat nasional maupun internasional.
