Jakarta, 9 April 2026 — Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, didampingi Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud beserta jajaran, melakukan pertemuan dengan Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Nurdin.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BNPP tersebut membahas penguatan koordinasi dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk memonitor tindak lanjut berbagai rekomendasi kerja sama pengelolaan PLBN yang sebelumnya telah dibahas antara kedua negara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Siti Metrianda Akuan.
Surya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Menurutnya, pengelolaan PLBN memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan lintas batas negara, baik dari sisi keimigrasian, keamanan, maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
“Kunjungan ini juga bersifat silaturahmi sekaligus berkoordinasi, salah satunya membahas bagaimana membuka perlintasan Sebatik–Tawau,” ujar Surya.
Ia menjelaskan bahwa pembukaan jalur perlintasan resmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain itu, Surya menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan PLBN juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan lintas batas negara sekaligus menekan praktik perlintasan ilegal yang masih terjadi di sejumlah titik perbatasan.
“Dengan adanya jalur perlintasan resmi yang dikelola secara optimal, diharapkan aktivitas masyarakat dapat lebih tertata dan perlintasan ilegal dapat diminimalkan,” katanya.
Sementara itu, Nurdin menyampaikan bahwa konsep perlintasan di sejumlah titik perbatasan pada dasarnya telah dirancang dan dibangun, namun masih memerlukan penyempurnaan agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tengah merencanakan penambahan delapan PLBN baru sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan perbatasan negara.
Menurutnya, pengembangan PLBN tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Dalam rencana pengembangan PLBN ke depan, kami juga memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan, baik pada PLBN yang sudah ada maupun yang akan dibangun,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan pentingnya mengidentifikasi kondisi PLBN di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan kawasan perbatasan.
Menurutnya, identifikasi tersebut diperlukan untuk melihat potensi pengembangan PLBN sekaligus mencari langkah strategis dalam mengurangi jalur perlintasan tidak resmi yang masih digunakan di kawasan perbatasan.
