Jakarta, 5 November 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima kunjungan tim dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam kegiatan Audiensi dan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Tahun Akademik 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Kementerian Koordinator. Kegiatan ini menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Kemenko Kumham Imipas dan IPDN dalam pengembangan kompetensi aparatur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, Achmad Fahrurazi, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Imipas, Nur Azizah Rahmanawati serta Tim Audiensi dari IPDN yang dipimpin oleh Ketua Program Studi Magister program Pasca Sarjana, Dr. Alma’arif beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, Achmad Fahrurazi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audiensi ini. Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan pascasarjana merupakan langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
“Dengan jumlah pegawai sekitar 250 orang, kami berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kapasitas SDM. Program pascasarjana IPDN ini sangat relevan karena memberi kesempatan bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di kementerian baru tersebut.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat membuka akses pendidikan lanjutan bagi ASN, sekaligus memperkuat sinergi antara Kemenko Kumham Imipas dan IPDN dalam mencetak aparatur yang profesional dan adaptif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan,” tegas Andika.
Dari pihak IPDN, Ketua Program Studi Magister program Pasca Sarjana, Dr. Alma’arif menjelaskan bahwa program pendidikan dilaksanakan dengan metode kombinasi in-class dan daring untuk mendukung fleksibilitas bagi ASN. Program tersebut diperuntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, dengan berbagai pilihan bidang studi yang berorientasi pada penerapan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dalam sesi tanya jawab, dibahas peluang kerja sama formal melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko Kumham Imipas dan IPDN, termasuk mekanisme dukungan bagi pegawai yang akan melanjutkan studi.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti kerja sama dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas ASN dan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
