Jakarta, 20 November 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum sebagai upaya memperkuat arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya.
Dalam sambutannya, Sesmenko menegaskan bahwa perumusan rekomendasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan hukum nasional lebih terencana, aplikatif, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Saya yakin rancangan rekomendasi ini telah disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nasional saat ini. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus implementatif dan dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Menurutnya, kompleksitas tantangan pembangunan hukum dewasa ini membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Rapat finalisasi ini juga dipandang strategis sebagai bagian dari peran Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung keberhasilan RPJMN 2025–2029.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Kemenko Kumham Imipas mendapat penugasan sebagai koordinator Indeks Pembangunan Hukum nasional.
“Rekomendasi yang kita finalisasi hari ini merupakan bagian dari upaya memastikan indeks pembangunan hukum meningkat,” ujar Sesmenko.
Enam fokus kebijakan hukum turut dibahas dalam rapat ini, meliputi: Administrasi Hukum, Kekayaan Intelektual, Materi Hukum, Budaya dan Inforkom Hukum, Pembentukan Regulasi, serta penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Seluruh agenda tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkokoh demokrasi, penegakan HAM, dan reformasi hukum nasional.
“Negara hadir untuk memastikan hukum memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian,” tambah Sesmenko.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menekankan pentingnya kesiapan penuh seluruh jajaran dalam menyelesaikan dokumen rekomendasi kebijakan bidang hukum. Ia meminta agar setiap pegawai mempercepat adaptasi terhadap dinamika kebijakan serta meningkatkan profesionalitas kerja.
“Kita harus bekerja profesional, pintar tetapi tidak menggurui; cepat namun tidak mendahului; dan tajam namun tidak memotong,” ujar Nofli.
Ia juga menekankan perlunya meninggalkan kebiasaan kerja yang tidak produktif serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan tugas semakin efektif.
Selain itu, ia meminta penyusunan bahan paparan dilakukan secara komprehensif, didukung dengan penguasaan penuh terhadap substansi materi.
“Bekerjalah dengan fleksibel namun tetap menjaga kualitas. Terus bangga karena kita memegang peran penting dalam pembangunan hukum nasional,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari; Staf Ahli Bidang SDM dan Transformasi Digital Supartono; Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama; Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono; serta Kepala Biro Umum dan Keuangan Dannie Firmansyah, beserta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, khususnya pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum.
