Pontianak, 8 Juli 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus mendorong penguatan tata kelola pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (8/7/2025) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Achmad Brahmantyo Machmud, didampingi Analis Keimigrasian Ahli Madya Ditjen Imigrasi, Primadhita Arieza Puspa Rini, beserta jajaran. Kehadiran tim disambut oleh Analis Keimigrasian Ahli Muda, Rudi Andriani, mewakili Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Kumham Imipas menekankan pentingnya pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tingginya arus perlintasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, Kalimantan Barat memiliki tiga PLBN darat yang telah diresmikan, yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Aruk. Selain itu, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2019, terdapat dua PLBN tambahan, yaitu PLBN Jagoi Babang yang sudah diresmikan dan PLBN Sei Kelik yang statusnya masih ditunda karena kendala penyelesaian batas negara.
Sebagai bentuk memperkuat sinergi, tim juga bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah persiapan peningkatan status Bandara Supadio menjadi bandara internasional pada September 2025, yang menuntut kesiapan personel dan infrastruktur tempat pemeriksaan imigrasi.
Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui rencana renovasi gedung Kantor Imigrasi Pontianak yang sudah memerlukan pembaruan.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Achmad Brahmantyo Machmud, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam memperkuat pengawasan keimigrasian.
"Pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, pengawasan bisa berjalan efektif, cepat, dan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan," ujarnya.
Achmad Brahmantyo juga menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik harus terus menjadi prioritas. "Selain menjaga kedaulatan negara, kita juga harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Kehadiran negara harus dirasakan melalui layanan yang profesional, modern, dan humanis," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pengawasan keimigrasian yang efisien dan humanis di perbatasan. Tidak hanya menjaga kedaulatan negara, penguatan pengawasan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran arus orang dan barang, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
