Jakarta - Kemenko Kumham Imipas menggelar rapat Sinkronisasi Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis (16/01/2025) di Ruang Rapat Transisi. Kegiatan ini dibuka oleh R. Andika Dwi Prasetya selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan oleh Nicholay Aprilindo, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Kementerian HAM.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Hadiyanto selaku Kapus Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, perwakilan dari BPHN Kementerian Hukum, R. S Habibi selaku Penyuluh Hukum, Lina perwakilan dari Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan perwakilan dari Kementerian HAM, Direktur Penguatan, Novi.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam merumuskan program-program berbasis HAM yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif. Hak Asasi Manusia merupakan program kerja premium Kabinet Indonesia maju yang tercantum dalam Asta Cita butir pertama. Dalam sambutannya, R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan yang tidak hanya berjalan dari tingkat atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. Pendekatan dua arah ini diharapkan mampu menciptakan regulasi yang jelas, tidak abu-abu, serta memastikan kebijakan HAM yang dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.
“Institusi pemerintah harus memiliki kebijakan yang berlandaskan HAM, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia. Kebijakan yang disusun harus mampu mengintegrasikan penegakan hukum dan HAM secara seimbang, karena penegakan HAM berbasis regulasi hukum, di mana setiap pelanggaran dikenai sanksi hukum,” ujar R. Andika.
Hasil rapat menghasilkan kesepakatan akan dilaksanakannya workshop evaluasi dan sinkronisasi kebijakan HAM dengan mengangkat isu penting antara lain revisi UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kebijakan pemerintah yang terkait langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Workshop ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan regulasi yang lebih terarah, sehingga mendorong upaya penegakan hukum dan HAM berjalan beriringan. Workshop ini diharapkan menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan nasional berbasis HAM yang lebih komprehensif dan implementatif.
