Jakarta, 24 April 2025 – Dalam upaya memperkuat sinergi antar-lembaga serta mendorong sinkronisasi kebijakan nasional di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan (Asdep Kerma Imipas) melakukan kunjungan koordinasi ke Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Koordinasi yang berlangsung di Aula Saharjo, Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini difokuskan pada upaya penyelarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiasi sinergi yang dilakukan oleh Asdep Kerma Imipas beserta tim. "Kami sangat menyambut baik kedatangan dan kolaborasi ini. Kami percaya bahwa kerja sama yang erat akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam integrasi sistem teknologi informasi," ujarnya.
Salah satu topik utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya. Ditekankan bahwa masa perpanjangan penahanan tahanan seharusnya dilakukan secara digital melalui SPPT-TI oleh seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat TI Kerma Pas Ditjenpas menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan mengagendakan rapat nasional yang akan mengundang berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia guna membahas percepatan dan penyempurnaan sistem SPPT-TI.
Asdep Kerma Imipas dalam kesempatan ini turut mengajak kolaborasi lebih lanjut antara tim TI Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan dan tim Asdep Kerma Imipas dalam berbagai program strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kami siap untuk berkolaborasi dan membersamai setiap agenda penting Ditjenpas, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi,” tegas Herdaus.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari terjalinnya sinergi lintas sektor yang lebih kokoh dalam mendukung pembangunan hukum nasional serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
