Manado, 24 November 2025 — Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika D.P., melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI di Manado untuk memperkuat koordinasi lintas instansi terkait isu strategis keamanan laut dan administrasi kewarganegaraan di wilayah perbatasan. Kunjungan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas sebagaimana diatur dalam Perpres No. 142 Tahun 2024 dan Permenko No. 1 Tahun 2024. Sesmenko hadir bersama Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato PP Simamora, serta para pimpinan Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Rombongan diterima oleh Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Zona Tengah Bakamla RI memaparkan isu strategis mengenai dinamika keamanan laut dan dipaparkan juga kinerja yang dilaksanakan oleh jajaan Zona Tengah Bakamla RI serta menanyakan perkembangan rencana penyusunan regulasi keamanan laut nasional. Sesmenko menjelaskan bahwa penyusunan RUU Keamanan Laut masih berada pada tahap awal dan saat ini Kementerian Hukum telah diminta untuk melakukan kajian mendalam mengenai urgensi pembentukan regulasi tersebut, dan apabila dari hasil kajian perlu disusun RUU tentang keamanan laut maka Menteri Hukum dapat bertindak sebagai pemerakarsa RUU tesebut.
“Kemenko Kumham Imipas memastikan agar nantinya proses ini berjalan terarah dengan koordinasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan penguatan keamanan laut nasional,” tegas Sesmenko.
Pertemuan turut membahas isu administrasi kewarganegaraan terkait warga keturunan Filipina di wilayah perbatasan. Sesmenko menekankan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan koordinasi yang intensif dengan Konsulat Jenderal Filipina. “Penataan status kewarganegaraan harus mengikuti ketentuan hukum nasional dan memperhatikan kesepakatan bilateral. Sinkronisasi langkah antar-instansi menjadi kunci agar penanganan berjalan efektif dan tidak menimbulkan celah kerawanan,” ujarnya.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato PP Simamora, turut menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas siap memperkuat mekanisme koordinasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. “Kami mendorong terwujudnya arus koordinasi yang lebih sistematis, terutama untuk memastikan setiap instansi memiliki pemahaman yang sama dalam menangani isu keimigrasian dan kewarganegaraan di wilayah rawan,” ungkapnya.
Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, mengapresiasi kunjungan dan dukungan Kemenko Kumham Imipas. “Sinergi seperti ini sangat penting untuk memperkuat efektivitas pengamanan laut. Kami berharap koordinasi dapat terus ditingkatkan agar respons terhadap dinamika keamanan di kawasan perairan semakin cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan strategis terkait keamanan laut dan administrasi kewarganegaraan di wilayah perbatasan Indonesia.
