Sesmenko Kumham Imipas Hadiri Pembukaan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan I: Komitmen Kuat Dukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan

‎Jakarta, 21 April 2025 – Sekretaris Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan Pembukaan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan I dengan metode blended learning yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Hukum. Acara ini berlangsung pada Senin, 21 April 2025 di Guest House BPSDM Kementerian Hukum.
‎
‎Kegiatan ToF kali ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para fasilitator dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan ini, yang terdiri dari perwakilan Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI.
‎
‎
‎Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPSDM Kemenkum atas inisiatif penyelenggaraan pelatihan ini. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi KUHP baru agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, selaras dengan semangat pembaruan hukum nasional, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎“Kami berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Peningkatan kapasitas ini merupakan langkah penting dalam memastikan KUHP yang baru dapat diimplementasikan secara utuh dan berkeadilan,” ujarnya.
‎
‎Kepala BPSDM Kemenkum turut memberikan sambutan yang mempertegas peran penting pelatihan ini dalam menyebarluaskan pemahaman yang benar mengenai substansi KUHP baru kepada para pemangku kepentingan.
‎
‎
‎Pelatihan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala BPSDM Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkum, akademisi Prof. Dr. Yenti Garnasih, Tenaga Ahli Kepresidenan Ferry Kusuma, serta para peserta pelatihan dari berbagai instansi penegak hukum. Dengan pelatihan ini, diharapkan terbentuk fasilitator-fasilitator andal yang dapat mengawal transisi menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan humanis.