Jakarta, 26 Mei 2025 — Tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama Kedeputian Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas. Dalam rapat evaluasi dan persiapan kegiatan, Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan, Nur Azizah Rahamanawati, menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik.
“Telah selesai beberapa giat di Kedeputian Bidang Koordinasi Imipas minggu lalu dan untuk menjadi perhatian agar berkas administratif yang perlu diselesaikan harus benar-benar dicek, karena berkas-berkas inilah bukti transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan,” tegas Nur Azizah di hadapan para peserta rapat.
Dalam arahannya, Nur Azizah juga meminta agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan dipersiapkan secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun administratif. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diharapkan dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan, termasuk penyampaian kebutuhan dan undangan kegiatan minimal satu minggu sebelumnya, terutama untuk undangan yang bersifat eksternal.
Tak hanya soal administrasi, koordinasi lintas unit juga menjadi sorotan. Nur Azizah menegaskan bahwa komunikasi dua arah dengan pihak-pihak terkait sangat penting untuk meminimalisir miskomunikasi yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan.
Merespons arahan tersebut, para Asisten Deputi yang hadir menyampaikan masukan bahwa masih terdapat kekosongan panduan teknis administratif, khususnya di bidang keuangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyeluruh sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
Menanggapi hal ini, Nur Azizah menjelaskan bahwa sebagai kementerian koordinator yang masih relatif baru, proses penguatan sistem administrasi memang berjalan beriringan dengan pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengingatkan agar penyusunan pagu indikatif tahun 2026 dilakukan secara matang dan berbasis kebutuhan riil. Adapun revisi anggaran tahun 2025 yang sudah diajukan agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing Asdep sesuai target kinerja.
“Aspek penganggaran, baik revisi tahun berjalan maupun perencanaan tahun depan, harus disusun dengan cermat, memperhatikan do and don’ts yang telah disampaikan sesuai regulasi,” tambah Achmad Bramantyo, Asisten Deputi Tata Kelola Keimigrasian.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Asisten Deputi Tata Kelola Keimigrasian, Asisten Deputi Tata Kelola Pemasyarakatan, serta seluruh pelaksana teknis di lingkungan Kedeputian Imipas. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola berbasis akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan arah kebijakan Kemenko Kumham Imipas ke depan.
