Tangerang, 26 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam tata kelola migrasi di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Diseminasi Peran IOM Terkait Penanganan Migrasi Secara Umum yang digelar oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Senin (26/5), di Hotel Novotel Tangerang.
Kemenko Kumham Imipas diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo, serta perwakilan dari Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Kehadiran Kemenko Kumham Imipas dalam forum ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat koordinasi antar-kementerian/lembaga guna merespons isu-isu migrasi secara holistik dan berbasis hak asasi manusia.
Kegiatan diseminasi secara resmi dibuka oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab kompleksitas isu migrasi global.
“Migrasi bukan hanya soal perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Ia membawa implikasi sosial, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan yang sangat luas. Maka itu, diperlukan pendekatan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia,” ujarnya di hadapan peserta.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah Indonesia. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang erat dengan kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Kumham Imipas, merupakan fondasi keberhasilan program-program IOM di Indonesia.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan pemaparan dari para penanggung jawab program IOM Indonesia mengenai mandat, strategi, serta intervensi yang telah dilakukan di lapangan. Fokus utama mencakup pengelolaan migrasi tidak berdokumen, perlindungan kelompok rentan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan sistem migrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenimipas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BIN, BAIS TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta Kemenko Polhukam. Keikutsertaan lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun tata kelola migrasi yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Forum diseminasi akan berlanjut pada hari kedua, Selasa (27/5), dengan sesi presentasi dari pemerintah daerah mitra IOM. Sesi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antar-level pemerintahan serta menyatukan visi dalam merumuskan kebijakan migrasi yang komprehensif dan berkelanjutan.
