Jakarta, 5 Mei 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 serta Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.
Acara ini menjadi forum strategis tahunan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus menandai dimulainya proses penyusunan dokumen RKP yang menjadi acuan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hadir mewakili Kemenko Kumham Imipas, Sekretaris Kementerian R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan komitmen pihaknya untuk berperan aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional. “Kami memastikan bahwa program-program prioritas di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan masuk dalam kerangka kebijakan strategis nasional, agar pelaksanaannya tidak hanya legal-formal tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Kemenko Kumham Imipas siap mengawal pelaksanaan reformasi hukum yang progresif dan kolaboratif, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti digitalisasi layanan publik, peningkatan akuntabilitas institusi penegak hukum, serta perlindungan HAM yang inklusif.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan jajaran pejabat tinggi kementerian/lembaga.
Rachmat dalam arahannya menekankan pentingnya inovasi kebijakan serta penggunaan skema pembiayaan alternatif non-APBN untuk mendukung program pembangunan. Ia juga mendorong penerapan prinsip tematik, integratif, dan spasial dalam penyusunan RKP 2026.
“Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak untuk memastikan data digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional,” ujar Rachmat Pambudy.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan strategi kebijakan fiskal 2026 sebagai respon atas dinamika global dan tantangan domestik, termasuk optimalisasi anggaran untuk peningkatan produktivitas nasional.
Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi hasil nyata, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
