Jakarta, 5 Mei 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan Apel Pagi rutin pada hari Senin (5/5), yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum, Fitra Arsil. Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Fitra menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana masing-masing kementerian dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Fitra mengingatkan kembali konsep Collective Cabinet Responsibility, sebuah prinsip yang menekankan bahwa seluruh anggota kabinet memiliki tanggung jawab bersama atas kebijakan dan keputusan pemerintahan. “Konsep ini menuntut setiap kementerian untuk tidak hanya fokus pada urusan internalnya, tetapi juga ikut memastikan stabilitas, efektivitas, dan komunikasi kebijakan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keberadaan kementerian koordinator menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah tersendiri dalam mengembangkan sistem koordinasi pemerintahan. Salah satu tonggaknya adalah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1951 tentang Tata Tertib Menteri, yang menjadi cikal bakal lahirnya kementerian koordinator dalam struktur kabinet.
"Kita perlu terus mengingat bahwa negara kita memiliki formulasi yang khas dan sejarah yang menarik dalam membangun sistem koordinasi antar kementerian/lembaga," tambahnya. Melalui riset yang pernah dilakukannya, Fitra melihat bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki langkah maju dalam merancang struktur pemerintahan yang mampu bekerja secara terkoordinasi.
Di akhir arahannya, Fitra berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan semangat kolektif. "Mudah-mudahan tugas kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita menjadi pegawai-pegawai yang amanah dalam menjalankan tugas mulia ini," pungkasnya.
Apel pagi ini menjadi momen reflektif sekaligus penguat semangat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenko Kumham Imipas dalam menjalankan perannya sebagai penggerak koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
