Jakarta, 22 Oktober 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pengawasan Perlintasan Batas Negara dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (22/10).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga menghadapi tantangan pengawasan perbatasan yang semakin kompleks. Agenda ini juga sejalan dengan arah Pembangunan Nasional 2025–2029 serta Prioritas Nasional di bidang reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan kejahatan lintas negara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Bidang Administrasi Kemenko Kumham Imipas Herdito Sandi Pratama, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Nurdin, Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi Rochadi Iman Santoso, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud, Sekretaris Deputi Koordinasi Imipas, Nur Azizah, bersama pejabat lintas kementerian/lembaga, narasumber, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Herdito Sandi Pratama menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai persoalan keimigrasian dan keamanan di wilayah perbatasan.
“Upaya sinkronisasi dan koordinasi pengawasan perlintasan batas negara sangat penting untuk memastikan pengelolaan perbatasan berjalan efektif, aman, dan sejalan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan perlintasan batas negara melibatkan fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) yang memerlukan kolaborasi antarinstansi serta dukungan penuh dari TNI dan Polri.
Lebih lanjut, Sandi menyampaikan bahwa kawasan perbatasan memiliki tantangan yang beragam, baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, maupun ancaman kejahatan lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), seperti penyelundupan barang, senjata, hewan, tumbuhan, narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pelanggaran keimigrasian. Pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap arus pekerja migran Indonesia (PMI) yang kerap melintasi jalur tidak resmi.
“Permasalahan tersebut menjadikan pengelolaan wilayah perbatasan semakin penting dan strategis, bukan hanya untuk keamanan negara, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Nurdin, menyampaikan paparan mengenai “Peluang dan Tantangan dalam Operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Perbatasan Indonesia.” Dalam paparannya, ia menjelaskan karakteristik wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman kondisi geografis dan sosial ekonomi, serta kompleksitas dalam pengelolaannya.
Nurdin menyoroti berbagai tantangan aktual yang dihadapi dalam pengelolaan lintas batas negara, antara lain meningkatnya volume perlintasan orang dan barang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan risiko yang semakin dinamis, baik dari sisi bentuk maupun dampaknya terhadap keamanan nasional.
Ia juga menekankan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan lintas batas untuk dapat merespons cepat dan tepat berbagai permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan, terutama yang terkait dengan fungsi pelayanan CIQ (Customs, Immigration, Quarantine).
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Kemenko Kumham Imipas bersama kementerian/lembaga terkait akan mendorong pembentukan grand design mekanisme koordinasi lintas instansi, penetapan leading sector yang jelas, serta forum koordinasi rutin antara pemerintah pusat dan daerah perbatasan.
Melalui sinergi dan koordinasi yang semakin kuat, Kemenko Kumham Imipas berharap langkah ini dapat memperkokoh pengawasan perbatasan, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2025, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, serta Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenko Kumham Imipas Anggiat Napitupulu.
