Jakarta, 13 Juni 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima kunjungan audiensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam rangka penyusunan profil entitas Subauditoriat I.C.I. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Staf Khusus dan Staf Ahli Kemenko Kumham Imipas, Jumat (13/6). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, Inspektur Kemenko Kumham Imipas Heni Yuwono, serta para Kepala Biro dan Sekretaris Deputi di lingkungan Kemenko. Sementara dari BPK, hadir Direktur Pemeriksa Keuangan Negara I.C BPK RI, Ida Irawati, beserta jajaran. Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas memaparkan struktur dan landasan organisasi Kemenko Kumham Imipas, termasuk tugas dan fungsi kementerian koordinator. Ia menekankan pentingnya penguatan dari BPK dalam memastikan pelaksanaan anggaran dan operasional kegiatan berjalan sesuai regulasi. “Pak Menko, Wamen, dan kami seluruh jajaran berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kami juga membutuhkan penguatan dan arahan dari BPK dalam hal akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Kami percaya BPK akan terus menjadi mitra yang membuka ruang konsultasi dan koordinasi secara terbuka, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujar R. Andika Dwi Prasetya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemeriksa Keuangan Negara I.C BPK RI, Ida Irawati, menyampaikan bahwa pengumpulan data profil entitas untuk Kemenko Kumham Imipas Semester I Tahun 2025 akan dilaksanakan dalam tiga hari ke depan. Ia menjelaskan bahwa BPK akan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2025, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, serta dokumen rencana strategis danroad map yang dimiliki Kemenko Kumham Imipas. Lebih lanjut, Ida menekankan pentingnya membangun sinergi antara BPK dan Kemenko Kumham Imipas secara berkelanjutan. Menurutnya, peran BPK idealnya tidak semata hadir saat ada masalah, melainkan menjadi mitra strategis dalam menjaga kesehatan tata kelola keuangan negara. “BPK diharapkan dapat berperan seperti dokter. Dalam keadaan sehat pun tetap dibutuhkan untuk menjaga kondisi tetap prima. Dan bila ada persoalan, hadir untuk memberikan solusi. Dengan demikian, sinergi dan koordinasi harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan ke depan,” ujarnya. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang kuat antara Kemenko Kumham Imipas dan BPK demi peningkatan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Jakarta, 13 Juni 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima kunjungan audiensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam rangka penyusunan profil entitas Subauditoriat I.C.I. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Staf Khusus dan Staf Ahli Kemenko Kumham Imipas, Jumat (13/6).
