Jakarta, 26 Februari 2026 - Rapat sinkronisasi dan koordinasi rencana tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) HAM terpadu bagi ASN dan guru digelar di Jakarta, dengan fokus utama pada integrasi modul HAM ke dalam sistem pembinaan aparatur secara nasional. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pengarusutamaan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi dan pembangunan hukum.
Rapat dipimpin oleh Ibnu Chuldun selaku Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, didampingi oleh Supartono selaku Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Akbar Ali, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, serta jajaran Direktorat Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN Badan Kepegawaian Negara.
Dalam arahannya, Deputi Ibnu menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menyadari bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil bukan semata keputusan administratif, melainkan cerminan kehadiran negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Profesionalisme ASN harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak warga negara. Tanpa perspektif HAM, kebijakan publik berisiko melahirkan ketidakadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Supartono menekankan pentingnya memastikan pendidikan HAM tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan terintegrasi dalam sistem pengembangan kompetensi ASN. “Transformasi digital harus kita manfaatkan untuk memperluas akses dan menjamin standarisasi materi pelatihan HAM. Dengan sistem yang terintegrasi, pelatihan ini tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari siklus pembinaan ASN secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas ASN berbasis HAM akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. “ASN adalah wajah negara di hadapan masyarakat. Jika mereka memiliki perspektif HAM yang kuat, maka setiap kebijakan dan layanan yang diberikan akan lebih adil, inklusif, dan akuntabel,” kata Supartono.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan Tahun 2025 yang mendorong percepatan pelaksanaan diklat HAM terpadu secara nasional. Sejumlah persoalan mengemuka dalam pembahasan, antara lain belum terintegrasinya pelatihan HAM dalam sistem pembinaan ASN pusat dan daerah, keterbatasan modul dan tenaga pengajar, serta masih bersifat ad hoc-nya pendidikan HAM.
Melalui forum tersebut, disepakati langkah konkret berupa pembentukan tim penyusun modul diklat dasar HAM terpadu pada Triwulan I Tahun 2026, dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan modul melalui keputusan Kepala BKN. Pada tahap berikutnya, pelaksanaan diklat ditargetkan mulai berjalan pada Triwulan III Tahun 2026 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Rapat juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih program. Selain itu, materi pelatihan diharapkan mampu mengakomodasi konteks lokal tanpa mengurangi standar nasional, sehingga implementasinya relevan di berbagai daerah.
Dengan langkah ini, Kemenko Kumham Imipas berharap pendidikan HAM tidak lagi menjadi kegiatan insidental, melainkan terlembaga dalam sistem pengembangan kompetensi ASN. Pemerintah menargetkan terbentuknya aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berperspektif HAM.
