Jakarta, 27 November 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pendidikan HAM dalam Kurikulum Sekolah dan Diklat Nasional pada Kamis (27/11/2025) di Habitare Hotel Rasuna, Jakarta. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Ibnu Chuldun, dan dihadiri jajaran Asisten Deputi pada Kedeputian Bidang Koordinasi HAM, Pimpinan Tinggi Pratama, serta pejabat struktural di lingkungan kementerian.
Pendidikan HAM menjadi penting karena membekali setiap individu pemahaman mengenai hak dasar serta menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan martabat manusia. Pemahaman ini diharapkan membangun masyarakat yang beradab dan demokratis, mengurangi pelanggaran HAM, serta mendorong terciptanya harmoni sosial. Selain itu, pendidikan HAM juga berperan dalam membentuk kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya, meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan memperkuat budaya saling menghargai di tengah keberagaman.
Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM, Emah Liswahyuni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian penyempurnaan rekomendasi kebijakan koordinasi pendidikan HAM yang telah disusun.
“Selama proses tersebut, kami telah menghimpun masukan dari berbagai Kementerian/Lembaga, akademisi, dinas pendidikan provinsi, hingga beberapa praktisi. Forum hari ini bertujuan untuk menilai perkembangan implementasi rekomendasi yang telah dirumuskan terkait kurikulum dan modul pendidikan HAM nasional yang adaptif dan kontekstual, program diklat HAM terpadu nasional dan daerah yang inklusif dan terintegrasi, serta pembentukan forum koordinasi pendidikan HAM di tingkat nasional dan daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Ibnu Chuldun menjelaskan bahwa Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM pada Kedeputian Bidang Koordinasi HAM akan mengeksekusi empat program prioritas pendidikan HAM di tingkat nasional maupun daerah. Program-program tersebut mencakup penyusunan Kurikulum dan Modul Nasional Pendidikan HAM, pelaksanaan Program Diklat HAM Terpadu Nasional dan Daerah, penyelenggaraan Forum Koordinasi Pendidikan HAM, serta pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Database Pendidikan HAM. Implementasi program-program ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, memperluas jangkauan pendidikan HAM hingga ke seluruh lapisan, dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Rapat ini juga difokuskan pada objektivitas implementasi rekomendasi, perbaikan langkah-langkah strategis, serta penguatan komitmen pendidikan HAM yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosial. Melalui koordinasi lintas unit, diharapkan seluruh pihak dapat menyumbangkan pemikiran konstruktif serta tindakan nyata yang mempercepat integrasi pendidikan HAM ke dalam kurikulum sekolah dan sistem diklat nasional.
Di akhir sambutannya, Ibnu menegaskan, “Pendidikan HAM memberi pemahaman tentang hak-hak dasar setiap individu dan mengajarkan nilai-nilai toleransi serta penghargaan terhadap orang lain, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat.”
Melalui rapat sinkronisasi dan koordinasi ini, kementerian menargetkan terciptanya langkah tindak lanjut yang jelas, kolaborasi lintas unit yang solid, dan komitmen berkelanjutan agar pendidikan HAM menjadi bagian integral dari pembangunan karakter bangsa.
