Jakarta, 6 Maret 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menerima kunjungan pimpinan berbagai lorganisasi masyarakat (Ormas) Islam. Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
"Kami ingin semua pihak termasuk ormas-ormas Islam dapat berperan serta aktif di dalam pemerintahan," ujar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.
"Presiden Prabowo ingin membangun ekonomi berbasis kekuatan sendiri. Investasi besar yang kita lakukan sekarang akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan. Saat ini, Indonesia berada di posisi ke enam ekonomi dunia dalam G20, dan ini harus kita pertahankan," tambahnya.
Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini, menyampaikan apresiasinya kepada Menko Yusril atas kesempatan bagi ormas-ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.
"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ujar Adian.
Dalam pertemuan ini, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya: stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, dan kepastian hukum dalam berbagai RUU yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Menanggapi hal ini, Menko Yusril menyatakan siap menjembatani komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aspirasi dapat tersampaikan. "Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," sampai Menko Yusril.
Dalam pertemuan ini hadir perwakilan dari berbagai Ormas Islam, seperti DDII, Al-Wahdah, Nuu Waar, BKSPPI, Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, AILA, IKADI dan Al-Ittihadiyah.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan Ormas-ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap, pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Juga diharapkan agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.
Silaturrahim di bulan Ramadhan itu menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan lagi dialog-dialog yang lebih intensif, tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, HAM, dan sebagainya.
